22 DPAC Menolak Penetapan Ketua DPC PKB Banyumas, Ini Alasannya

  • Whatsapp
Tangkapan layar video viral pernyataan sikap 21 Ketua DPAC PKB Banyumas, Jumat (5/3/2021). HESTEK/Istimewa

PURWOKERTO, hestek.id – Luapan protes pada video viral, berlanjut dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Banyumas yang memanas di RM D’Garden Purwokerto, Sabtu (6/3/2021).

Sebanyak 22 Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) di Banyumas, menolak surat hasil keputusan DPP untuk penetapan susunan pengurus harian DPC periode 2021-2026. Hingga akhirnya, Muscab ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan, menunggu dari DPP PKB.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan SK DPP Nomor 5664/DPP PKB/02/III/2021, menetapkan KH Muhlasin sebagai Ketua Dewan Syuro dan Facturohman sebagai sekretaris. Sementara untuk posisi Ketua Dewan Tanfidz ada Danan Setianto, dan Imam Ahfas sebagai sekretaris dan bendahara Rofitkamilun.

Pembacaan SK DPP tersebut, menjadi awal perubahan kondisi persidangan yang sebelumnya tenang menjadi memanas. Perwakilan dari 22 DPAC yang menyatakan dukungan ke Imam Santosa, sempat meninggalkan ruangan Muscab dan melepaskan baju kebesaran partai sebagai bentuk protes.

“Sesuai hasil aspirasi PAC saat pra muscab, kami pendukung Tosa (Imam Santosa), jumlah suaranya 22, jadi sisannya hanya tinggal 5 suara. Kok tidak ada satu pun yang masuk? Ini kan keterlaluan,” kata Ketua PAC Sokaraja, Mutamir selaku juru bicara pendukung bakal calon Imam Santosa.

Pemilihan pimpinan organisasi, kata dia, seharusnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah sebagai bentuk penerimaan partai atas aspirasi dari masyarakat bawah. Ia kecewa karena putusan DPP, dinilai sepihak dan tidak demokratis.

“Apabila ini dipaksakan, maka kami akan menolak dan tetap melawan,” katanya.

Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pondok Pesantren DPP PKB, Abdul Wachid mengatakan, dengan adanya protes dari PAC ini tahapan persidangan Muscab diputuskan ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Penundaan yang dimaksud, yakni tiga agenda Muscab selanjutnya seperti pembentukan formatur, sidang-sidang komisi dan pengukuhan pengurus.

“Penundaan hanya untuk tiga agenda itu,” katanya.

Sedangkan untuk perisdangan yang telah berlangsung seperti tata tertib, laporan pertanggungjawaban (LPj) kepengurusan periode 2020-2021 dan penetapan pimpinan dewan syuro dan dewan tanfidz sudah dinyatakan sah.

“Yang ditolak mereka sudah menjadi keputusan DPP, sudan ditetapkan dan disahkan. Kalau ada perubahan nanti kita lapor ke DPP. Bisa saja berubah karena ini ada aspirasi,” katanya.

Dengan ketidakpastian jadwal Muscab lanjutan, kewenangan kepengurusan DPC PKB saat ini berada di bawah wewenang DPP. (Anas Masruri)


Cari Informasi Viral Di Kolom Pencarian

Pos terkait