SINJAI, HESTEK.id –  Diskualifikasi terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati sinjai nomor urut dua H. Sabirin Yahya – Andi Mahyanto Massarappi (BERSAMA) berujung aksi demonstrasi hingga Rabu, (4/7/2018).

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Sinjai sehari sebelum pencoblosan menerbitkan surat keputusan pembatalan pasangan calon bupati usungan Partai Demokrat, PAN, dan PDI Perjuangan.

Massa aksi mendesak dikeluarkannya putusan pemungutan suara ulang (PSU). Aksi gabungan massa pendukung pasangan calon bupati H. Sabirin Yahya – Andi Mahyanto Massarappi (BERSAMA) serta H. Taqyuddin Masse – Mizar Rahmatullah Roem (TAKBIR) memadati kantor Panwaslu.

Ribuan masyarakat ini meminta PSU karena menganggap proses pilkada sinjai cacat prosedur.

Menurut Taufik, jenderal lapangan aksi ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendiskualifikasi pasangan calon bupati nomor urut dua merugikan pendukung nomor urut dua.

“Diskualifikasi terhadap pasangan BERSAMA tanpa melalui prosedur sangat merugikan dan ini yang kami desak. Harusnya KPU melakukan proses klarifikasi dahulu ke partai pengusung serta pasangan calon. Ada apa dengan KPU terlalu tergesa-gesa mendiskualifikasi BERSAMA,” tegas Taufik.

Senada dengan itu, Arief Zoo salah satu orator mengatakan jalan satu – satunya hanya dengan pemungutan suara ulang.

Menurut pendukung pasangan TAKBIR ini, KPU tidak mengumumkan di TPS bahwa pasangan BERSAMA telah terdiskualifikasi, sehingga pemilih masih mencoblos pasangan nomor urut dua.

“KPU tidak mengumumkan di TPS sehingga masyarakat masih mencoblos nomor urut dua. Pilkada ini cacat sesungguhnya,” ungkapnya.

 

Pembatalan Pasangan Sasbirin Yahya – Massarappi Cacat Hukum

Menurut Andi Mahyanto Massarappi (AMM) yang juga advokat ini, pembatalan sebagai calon terhadap dirinya cacat hukum. Menurut AMM, diskualifikasi tersebut melanggar PKPU No. 5 Tahun 2017.

“PKPU No. 5 Pasal A itu kan jelas menyebutkan KPU wajib melakukan klarifikasi terhadap calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. Dan itu tidak di lakukan kepada saya,” tegas AMM, saat di temui di Manggarabombang, (4/6)

Lanjut AMM, begitupun dengan pasal b PKPU No. 5 jelas menyebutkan hasil klarifikasi sebagaimana yang di maksud diputuskan dalam rapat pleno. Oleh karenanya, dengan tidak adanya klarifikasi tersebut maka diskualifikasi tersebut cacat hukum.

“Adanya pembatalan sebagaimana di maksud SK No. 77 tersebut artinya pasangan BERSAMA belum pernah mengikuti tahapan pemilihan,” tegasnya.