Bansos RTLH Disunat, Ratusan Rumah di Kebumen Mirip Kandang Ayam

  • Whatsapp
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik salah satu warga di Kebumen.

KEBUMEN, hestek.id- Wakil Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto mengendus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program Kementerian Sosial tahun 2019 tersebut, kata Arif, disunat oleh sejumlah oknum hingga nominal Rp 4-5 juta per unit.

“Kami mendengar ada bantuan untuk orang miskin yang disalahgunakan yaitu RTLH. Bantuan tersebut Rp 15 juta, disinyalir ada dana yang diambil kurang lebih Rp 4–5 juta,” kata Arif saat menghadiri kegiatan Penyelarasan Visi Misi Bupati Dengan Program OPD Tahun 2021 di Kompleks Rumah Dinas Bupati Kebumen, beberapa waktu lalu.

Bacaan Lainnya

Purnawirawan Polri ini mengungkapkan, laporan yang masuk kepada dirinya, total ada 120 unit bantuan RTLH yang diselewengkan. Jika dikalkulasi, maka angka kerugian negara atas dugaan peyelewengan dana bansos RTLH tersebut mencapai Rp 600 juta.

Meski demikian, Arif enggan menyebut oknum yang terlibat dalam dugaan rasuah ini. Arif yang dikabarkan pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini hanya meminta instansi terkait untuk segera mencari tahu kebenaran informasi tersebut.

Kadinsos: bukan masa jabatan saya

Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kebumen, Eko Widianto mengatakan, program bansos RTLH tersebut berjalan tahun 2019.

Hanya ada empat kecamatan yang mendapat bantuan RTLH, yakni Kecamatan Sruweng, Mirit, Karangsambung dan Klirong.

Eko menjelaskan, program bansos RTLH diberikan berupa uang tunai kepada penerima untuk kemudian dibelanjakan material.

“Kalau bantuan RTLH itu setahu saya dari kementerian (sosial), nominalnya Rp 15 juta, itu diberikan sebenarnya langsung dalam bentuk uang,” kata Eko.

Dalam pelaksanaan di lapangan, lanjut Eko, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) diberi kewenangan untuk melakukan pendampingan.

Atas dasar itu, Eko menampik keterlibatan dirinya dalam program RTLH. Disamping itu, saat program berlangsung, dia belum menjabat sebagai Kepala Dinsos.

“Waktu itu saya belum di sini (Dinsos PPKB), jadi saya malah tidak ngerti, karena saya Januari 2020 baru menjabat, program itu sudah selesai,’’ kata Eko kepada awak media.

Dari penelusuran Hestek.id, pada tahun 2019, Kepala Dinsos masih dijabat oleh Dwi Budi Satrio yang kini pindah tugas menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kebumen. (Hafied)

Pos terkait