Dana Desa Belum Cair, Sudah Ditodong Biayai PPKM Mikro, Infrastruktur Dikorbankan?

  • Whatsapp
Sejumlah petugas sedang memasang portal penyekatan jalan utama di wilayah perkotaan Purwokerto, beberapa waktu lalu. HESTEK/Gilang

PURWOKERTO, hestek.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas memastikan program pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang hingga 22 Februari mendatang.

Bupati Banyumas, Achmad Husein, Senin (8/2/2021) mengatakan, program jilid tiga ini dikemas dengan nama baru yakni PPKM Mikro.

Bacaan Lainnya

Dalam PPKM Mikro, jam buka restoran dan mall dimundurkan hingga pukul 21.00 WIB. Begitu juga dengan sektor pariwisata yang sudah bisa kembali dibuka dengan pembatasan kapasitas.

Husein menjelaskan, kosep PPKM Mikro yakni membagi zonasi penyebaran Covid-19 di tingkat desa. Nantinya, status zona merah, kuning dan oranye akan dilakukan ti tingkat desa.

Jika ada lebih dari 10 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 di satu desa, maka desa tersebut akan diisolasi.

“Teknisnya, skala mikro itu ada pos komando tingkat kabupaten, kecamatan, desa, RT dan RW. Ini ada biayanya dari Dana Desa (DD),” kata @ir_achmadhusein.

Dana Desa

Menanggapi kebijakan tersebut, Kepala Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, Saifudin mengatakan, mengaku bingung mengatur anggaran jika program ini mulai berjalan.

Sejak diluncurkannya kebijakan baru PPKM ini, pihaknya belum merapatkan dengan perangkat desa lainnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas juga belum mengumpulkan desa-desa untuk sosialisasikan kebijakan tersebut.

“Kami belum mengadakan rapat khusus, baru sebatas menginformasikan imbauan dari pemerintah ke perangkat desa. Ini juga belum ada undangan sosialisasi kebijakan PPKM berskala mikro. Saya tahu dari media sosial,” katanya kepada hestek.id, Rabu (2/10/2021).

Dari instruksi Mendagri, PPKM berskala mikro ini dimulai 9 Februari kemarin dan akan berakir sampai 22 Februari. Namun, pemerintah desa (pemdes) belum tahu detail pelaksanaannya.

“Dari instruksi pemerintah, PPKM Mikro kecil ini akan menggunakan dana desa. Ini yang bikin kami bingung,” katanya.

Pasalnya, selain dana desa pada tahun ini belum turun, dana yang digelontorkan tersebut sudah dianggarkan untuk pos lain.

Bagi desa dengan pendapatan asli desa (PAD) tinggi, kata dia, tidak begitu menjadi persoalan. Lain halnya dengan desa yang PAD rendah, harus bisa memutar otak melaksanakan program selama setahun ke depan.

“Bagi Pemdes yang PAD minim, ini akan sangat memberatkan. Program yang sudah ditetapkan melalui proses musyawarah dusun, musrenbang, RPJMD, RKPBDes ini dikalahkan dengan peraturan menteri. Kami harus merombak APBDes,” katanya.

Padahal, Pemdes Kasegeran yang mendapat DD sekira Rp 1,3 miliar telah menyosialisasikan sejumlah program pembangunan infrastruktur kepada masyarakat. Seperti pembangunan jalan, jembatan, drainase, juga program pemberdayaan masyarakat lainnya.

“Kalau program pembangunan desa tidak jalan, kami kepala desa yang dapat kesan negatif dari masyarakat. Tidak mudah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat soal pergeseran anggaran,” jelasnya.

Ia berharap, pos anggaran PPKM Mikro bisa diakomodir oleh pusat atau kabupaten, bukan dengan Dana Desa.

“Karena ini sudah terprogram bahkan sudah jadi produk hukum dalam bentuk peraturan desa,” katanya. (Anas Masruri)

Pos terkait