Dari Pungutan Hingga Dugaan Korupsi, Adi Yuwono: Saya Pernah Peringatkan Camat Purbalingga

  • Whatsapp

PURBALINGGA, hestek.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga, Adi Yuwono turut menanggapi kasus dugaan korupsi dana APBD yang terjadi di lingkungan Kantor Kecamatan Purbalingga.

Dia berpendapat, upaya penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga adalah langkah terbaik yang harus dilakukan untuk ‘bersih-bersih’ birokrasi.

Bacaan Lainnya

“Menurut saya loyalitas pejabat di kecamatan kota terhadap pimpinan itu baik ya, namun lebih baik itu loyalitas kepada publik,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (16/3/2021).


Cari Informasi Viral Di Kolom Pencarian

Adi mengungkapkan, meskipun berada di tengah kota, namun lingkungan Kantor Kecamatan Purbalingga memang terkenal ‘spesial’.

Sebagai bukti, Adi pernah mendapat aduan dari masyarakat terkait buruknya pelayanan publik dan terkesan mempersulit proses perizinan usaha.

“Kalau tidak salah di tahun 2019, saya mendapat laporan dari pemilik usaha yang mau buka toko Tupperware. Saat itu pihak kecamatan mewajibkan direkturnya langsung datang untuk mengurus di kantor kecamatan, padahal kan di perusahaan itu ada staf atau karyawan yang mengurus administrasi dan legalitas. Di situ saya melihat ada hal yang kurang pas,” ujarnya.

Sebagai pelayan publik, seharusnya petugas kecamatan justru mempermudah perizinan untuk memperbaiki iklim investasi daerah.

“Salah satu pejabat di kecamatan kota itu pernah saya tegur terkait pengurusan izin usaha,” katanya

Adi berharap, pihak Kejari Kabupaten Purbalingga bisa mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana APBD Kecamatan Kota tahun anggaran 2017-2020.

“Saya apresiasi tindakan yang dilaksanakan oleh Kejari, semoga secepatnya bisa mengusut tuntas dugaan korupsi ini sesuai dengan prosedur hukum yang ada,” kata dia.

Adi mengimbau kepada semua pejabat di Purbalingga untuk tidak main-main dengan ‘uang rakyat’ dan bekerja sesuai dengan tupoksinya dengan baik.

“Sebagai pejabat semestinya memiliki loyalitas kepada masyarakat luas. Jangan sampai hanya memiliki loyalitas pada pimpinan saja, tapi pelayanan kepada publik justru mengecewakan,” pungkasnya.(Gilang Grahita)

Pos terkait