KEBUMEN, hestek.id – Himpunan pengacara yang tergabung dalam Kebumen Lawyer Club (KLC) mempertanyakan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kebumen terkait kemelut dugaan rasuah Bantuan Sosial (Bansos) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2019.
Ketua KLC, Teguh Purnomo mengatakan, sebagai wakil rakyat seharusnya jajaran Legislatif Kebumen lebih peka dan jeli terhadap permasalahan ini.
Selain karena mereka memiliki fungsi pengawasan, anggota dewan juga memiliki tanggung jawab moral kepada konstituen di daerah pemilihannya.
“Harus ada upaya pencegahan. Jangan malah terkesan membiarkan dan diam begitu saja,” kata Teguh kepada hestek.id, Sabtu (9/1/2020).
Terjadinya dugaan kasus ini, kata Teguh, membuktikan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kebumen lemah. Jika peran anggota dewan berjalan ideal, seharusnya penyelewengan semacam ini dapat dicegah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
“Cukup memprihatinkan karena mereka yang sebenarnya mempunyai kepanjangan tangan dengan basis massa di organisasi parpol (partai politik) harus bisa diendus,” terangnya.
Tidak hanya peran legislatif, Teguh juga menaruh harapan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun faktanya, LSM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat acap kali hanya memanfaatkan informasi kasus untuk keuntungan pribadi.
“Saya berharap mereka mempunyai visi dan misi didasari integritas tinggi. Sehingga tidak ada kepentingan pragmatis langsung terhadap pengawasan yang ada,” ujarnya.
Teguh yang juga mengajar di beberapa perguruan tinggi ini berharap kepada aparat penegak hukum agar mengusut tuntas dugaan sunatan Bansos RTLH. Pasalnya, kasus ini diduga mencatut beberapa nama pejabat di lingkungan Pemerinrah Kabupaten Kebumen.
“Ini harus dikorek dan diproses hukum sampai akar-akarnya. Jangan sampai kita menunggu OTT (operasi tangkap tangan) pemberantasan korupsi yang sekian kali di Kabupaten Kebumen,” tandasnya.
Seperti diwartakan sebelumnya, informasi terkait dugaan penyelewengan dana Bansos RTLH terendus oleh Wakil Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto. Arif menyebut, uang yang seharusnya diterima sebesar Rp 15 juta malah dipotong Rp 4-5 juta setiap unit.
Sedikitnya ada 120 unit bantuan rehab di empat kecamatan yang disunat oleh sejumlah oknum. Jika dikalkulasi, maka total kerugian uang negara akibat kasus ini mencapai Rp 600 juta. (hafied)
