Dugaan Korupsi di Kantor Kecamatan Purbalingga, 4 Pejabat Struktural Diperiksa

  • Whatsapp
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purbalingga, Syaifudin saat memberikan keterangan pers terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBD di Kantor Kecamatan Purbalingga, Jumat (12/3/2021). HESTEK/istimewa

PURBALINGGA, hestek.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga memeriksa empat orang pegawai struktural di Kantor Kecamatan Purbalingga, Senin (22/3/2021) kemarin.

Empat pegawai berstatus Aparat Sipil Negara (ASN) tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyelewengan dana APBD tahun anggaran 2017-2020.

Bacaan Lainnya

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Purbalingga, Indra Gunawan membenarkan hal tersebut. Empat saksi yang diperiksa merupakan para pegawai struktural di kecamatan yang menjabat pada saat kasus rasuah tersebut terjadi.

“Iya, ada empat orang saksi yang diperiksa. Masing-masing berinisial TK, K, S, dan EA.” katanya, Senin (22/3/2021).

TK, kata Indra, sempat menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kantor Kecamatan Purbalingga 2017 hingga 2020.

K, Sekretaris Kecamatan Purbalingga saat ini dan S, selaku Bendahara Pengeluaran Kecamatan Purbalingga saat ini. EA Sekretaris Kecamatan Purbalingga dari April 2018 hingga Juli 2019 juga turut diperiksa.

Indra menjelaskan, tim penyidik Kejari Purbalingga belum memutuskan tersangka terkait kasus dugaan korupsi APBD Kantor Kecamatan Kota.

“Masih sebatas saksi, belum penetapan tersangka. Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi,” ujarnya

Seperti diketahui, pekan lalu, tim penyidik Kejari Purbalingga menggeledah Kantor Kecamatan dan rumah pribadi Camat Purbalingga Kota RM. Dalam penggeledahan tersebut, tim Kejari menyita sejumlah berkas yang kemudian diangkut ke dalam kendaraan operasional kejaksaan.

“Berkas-berkas tersebut diantaranya terkait penggunaan anggaran dan laporan bendahara. Ini masih kami rinci dan inventarisir,” ujarnya.

Pada tahap penyelidikan awal, kejari menemukan sedikitnya Rp 334 juta rupiah uang negara yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Untuk nilai riilnya belum bisa dipastikan, masih dalam tahap pengembangan. Dari perkiraan awal Rp 334 juta masih ada kemungkinan nilainya akan berubah tergantung hasil akhir penyidikan nantinya,” pungkasnya. (Gilang Grahita)


Cari Informasi Viral Di Kolom Pencarian

Pos terkait