MAKASSAR, HESTEK.id –  Hari Anti Korupsi Internasional diperingati secara global setiap tanggal 9 Desember sejak tahun 2003 lalu. Peringatan ini sejak PBB mengeluarkan resolusi 58/4 – United Nation Convention against Corruption pada 31 Oktober 2003.

Tahun 2018 adalah peringatan Hari Anti Korupsi ke-15. Tetapi selalu saja pertanyaan besar yang acap muncul adalah sudahkah Hari Anti Korupsi berhasil mencapai tujuannya?

World Economic Forum mencatat indeks korupsi Indonesia 37 dari nilai terbersih 100. Nilai ini terbilang kecil, atau Indonesia masih harus berjuang keras mengurangi praktek korupsi.

Salah satu tujuan peringatan Hari Anti Korupsi seperti yang ditegaskan oleh Resolusi PBB adalah mempromosikan dan memperkuat langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih ekfetif dan efesien.

Selama ini kita melihat upaya pemberantasan korupsi sudah mengalami perbaikan yang dimotori oleh KPK. Lalu bagaimana dengan kesadaran mencegah korupsi.

Kita sering mendorong KPK melakukan pemberantasan korupsi. Tetapi lupa bahwa kita semua sebagai anggota masyarakat bisa mengambil peran pada aspek pencegahan korupsi.

Bagian “mencegah korupsi” seringkali kita abaikan. Padahal pada bagian ini kita bisa mengambil peran masing-masing dengan cara yang sangat mudah.

MEMILIH CALON LEGISLATIF ANTI KORUPSI

“Lewat pemilu, seharusnya masyarakat kita bisa memainkan tugasnya untuk menghasilkan pemimpin yang anti korupsi,” ungkap Mawardi, Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Makassar Partai Amanat Nasional (PAN).

“Jika pemilih komit pada pemilu berkualitas tanpa money politics, kita telah memutus satu mata rantai korupsi,” ungkapnya.

Menurut Mawardi, seharusnya caleg yang akan bertarung di Pemilu 2019 nanti memiliki agenda pencegahan korupsi, minimal untuk dirinya sendiri.

“Sebagai caleg saya berkomitmen untuk transparan dalam setiap penggunaan anggaran yang saya gunakan jika terpilih nanti,” ungkap Mawardi.

Menurut Mawardi, selama ini masyarakat luas tidak bisa mengakses dengan mudah pertanggungjawaban wakil-wakilnya di parlemen.

“Saya juga berkomitmen membuka ruang sebesar-besarnya untuk aspirasi dan pertanyaan masyarakat sehingga antara masyarakat dan wakilnya terjalin hubungan imbal balik,” lanjutnya.

Pola transparansi dan membuka ruang aspirasi tersebut menurut Mawardi akan dibukanya dengan memanfaatkan teknologi termasuk sosial media yang banyak digunakan masyarakat. (*)