Kejari Purwokerto, Usut Dugaan Korupsi Dana Jaring Pengaman Sosial Covid-19 di Banyumas

  • Whatsapp
Kepala Kejari Purwokerto Sunarwan, saat konferensi pers di Kantor Kejari Purwokerto, Selasa (9/3/2021) malam. HESTEK/Dedy

PURWOKERTO, hestek.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto, lakukan pengusutan kasus dugaan korupsi program Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Dari pengusutan tersebut, tim Kejari mengamankan sejumlah barang bukti termasuk uang tunai Rp470 juta dari rumah seseorang berinisial AM (26), warga Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Selasa (9/3/2021).

Bacaan Lainnya

Selain mengamankan sisa uang tunai, dari rumah salah seorang yang diperiksa tim kejari juga berhasil mengamankan beberapa buku rekening tabungan, satu unit komputer, beberapa dokumen perjanjian, dan 38 stempel dari 48 kelompok usaha bentukan.

“Baru saksi semua, belum ada tersangkanya tunggu alat bukti cukup,” kata Kepala Kejari Purwokerto Sunarwan, saat konferensi pers di Kantor Kejari Purwokerto, Selasa (9/3/2021) malam.

Menurut Sunarwan, pihaknya sudah memeriksan tujuh orang saksi untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana jaring pengaman sosial Covid-19 dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk kelompok usaha di Kabupaten Banyumas, senilai Rp 1.920.000.000 itu.

Lima orang berasal dari kelompok usaha dan dua orang berinisial AM dan MT yang diduga berperan dalam penyaluran dana tersebut.

“Ini program bantuan Kemenaker untuk pemberdayaan masyarakat yang terdampak Covid-19, supaya bisa mendirikan usaha mandiri. Tetapi semua uang ini, diambil oleh AM yang sudah menunggu di pintu keluar bank,” ujar Sunarwan.

Masing-masing kelompok, menerima dana bantuan senilai Rp40 juta. Dana tersebut dari Kemenaker, langsung dikirimkan ke rekening atas nama kelompok. Di Banyumas, total tercatat ada 48 kelompok usaha penerima bantuan yang masing-masing beranggotakan 20 orang.

“Setelah ketua kelompok usaha mencairkan uang di bank, ini langsung ditampung seluruhnya oleh AM. 48 kelompok usaha yang baru didirikan ini juga fiktif,” katanya.

Sunarwan berani mengklaim demikian, karena tidak ada kegiatan sama sekali dari hasil penelusuran di lapangan pada beberapa kelompok usaha yang tersebar di beberapa kecamatan itu.

Pada jika mengacu pada perjanjian kerja sama antara kelompok usaha dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, anggaran tersebut digunakan untuk usaha meliputi kebun ketela, pembibitan durian, dan lain-lain. (Dedy)

Pos terkait