Klaim Jasa Perawatan Covid-19 Menunggak, Nasib RS Swasta di Ujung Tanduk

  • Whatsapp
Rumah Sakit Ananda Purwokerto.

PURWOKERTO, Hestek.id – Sejumlah rumah sakit (RS) swasta di Kabupaten Banyumas mengeluhkan tunggakan klaim jasa perawatan pasien Covid-19. Padahal RS swasta di Purwokerto sangat membutuhkan klaim segera cair demi keberlangsungan operasional mereka.

Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kabupaten Banyumas, dr Widayanto mengatakan, di wilayah Banyumas ada beberapa RS yang ditunjuk pemerintah untuk ikut melayani pasien Covid-19.

Bacaan Lainnya

Diantarnaya yakni RS Ananda, RS Dadi Keluarga, RS Wiradadi, RS Bunda, RS Siaga Medika, RSI, RS Medica Lestari dan RS Alhikmah Wangon.

“Untuk tagihan beberapa RS itu seperti Ananda baru sampai November. Dan ada beberapa yang bulan sebelumnya juga dispute (klaim diragukan karena kekurangan berkas, red) belum bisa tertagih,” katanya kepada hestek.id, Rabu (27/1/2021).

Meski ia tidak menyebutkan nilai tunggakan, keterlambatan klaim dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini dirasa sangat berat bagi RS swasta. Apalagi untuk RS swasta yang tidak begitu besar akan kesulitan menjalankan operasionalnya.

“Di masa pandemi, pasien umum RS swasta juga menurun, karena (calon pasien, red) takut datang ke rumah sakit. Sementara untuk pasien covid, saya bilang tertunda, ada yang lancar ada yang tidak,” katanya.

Widayanto menjelaskan, pada prinsipnya RS swasta tidak keberatan jika turut dilibatkan sebagai fasilitas rujukan pasien Covid-19. Namun komitmen pemerintah untuk disiplin dalam pembayaran klaim juga sangat dia butuhkan.

“Niat kita, bagaimana gotong-royong menyelamatkan karena ini kasus bersama. Namun, kalau secara ekonomi memang mengganggu cash flow kita,” katanya.

Berbeda dengan RS Negeri yang sebagian besar karyawannya digaji oleh negara, di RS swasta, tenaga kesehatan murni digaji oleh rumah sakit. Oleh karena itu, Widayanto berharap, Kemenkes bisa segera melunasi pembayaran jasa perawatan pasien Covid-19.

“Semoga ada perhatian dari pemerintah supaya RS Swasta tidak tutup,” katanya.

Direktur RS Bunda Purwokerto, dr Maulana Lutfi Waafi Jihad juga mengalami nasib serupa. Sejak ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan Covid-19 Desember lalu, belum ada tanda-tanda klaim jasa perawatan dapat diganti.

“Kalau RS Bunda baru ikut covid (perawatan pasien Covid-19, red) Desember kemarin sampai Januari ini. Untuk Desember juga belum turun dari Kemenkes,” katanya.

Besaran klaim rumah sakit, kata Lutfi, dipengaruhi banyaknya pasien Covid-19 yang dirawat. Di RS Bunda sendiri sejak Desember sudah menerima pelayanan perawatan pasien Covid-19 sebanyak 20 orang.

Indeks jasa perawatan pasien Covid-19, kata Lutfi, sekitar Rp 7,5 juta per hari. Sehingga rumah sakit berhak menerima klaim jasa perawatan sejumlah pasien dikali lamanaya penanganan.

“Estimasi segitu, tapi nanti diverifikasi dulu sama BPJS sebagai kepanjangan tangan dari kemenkes,” katanya.

BPJS: Kami cuma verifikator

Terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Purwokerto, Debbie Nianta Musigiasari mengatakan, pihaknya hanya bertugas sebagai verifikator. Sedangkan kewenangan pencairan merupakan ranah Kementerian Kesehatan.

“Sesuai aturan, tugas kami dalam klaim perawatan pasien Covid ini hanya sebagai verifikator. Sedangkan untuk anggaran ada di Kemenkes,” katanya.

BPJS Kesehatan, kata Debbie, sudah menerima permohonan klaim dari rumah sakit swasta rujukan Covid-19. Dia sendiri sudah melakukan verifikasi dan berkas sudah diteruskan kepada Kemenkes untuk proses lebih lanjut.


Cari Informasi Viral Di Kolom Pencarian

“Sejauh ini, kami sudah melakukan verifikasi sesuai juknis, yakni 7 hari setelah RS mengajukan. Setelahnya kami serahkan ke Kemenkes, untuk mensetujui atau tidak dan mencairkan tagihan tersebut,” katanya. (Anas Masruri)

Pos terkait