Masuk Banyumas Wajib Rapid Antigen, Epidemolog: Pemerintah Setangah-setengah, Nanggung!

  • Whatsapp
Ahli Epidemologi Lapangan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman, Yudhi Wibowo. (HESTEK.ID/Dok Unsoed)

PURWOKERTO, hestek.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas mulai Rabu (20/1/2021), mewajibkan seluruh warga yang masuk dan keluar untuk menunjukkan hasil tes rapid antigen. Razia akan dilakukan secara acak oleh Satgas Covid-19 di lima titik perbatasan kabupaten selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menanggapi hal tersebut, Ahli Epidemologi Lapangan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman, Yudhi Wibowo mengatakan, langkah yang diambil Pemkab Banyumas masih terkesan setengah-setangah.

Bacaan Lainnya

Menurut dia, kebijakan tes cepat di perbatasan Banyumas merupakan langkah persuasif. Idealnya, lanjut dia, pemerintah harus berani untuk melakukan lockdown total dalam arti yang sebenarnya.

“Di Indonesia kan terkesan setengah-setengah, nanggung, akhirnya itu yang tidak efektif. Kalau yang benar itu lockdown ya lockdown, kunci semua, tidak ada kegiatan betul-betul dalam 14 hari itu,” katanya saat dihubungi, Selasa (19/1/2021).

Kebijakan wajib rapid antigen, Kata Yudhi, masih memiliki banyak celah. Terlebih Kabupaten Banyumas memiliki tetangga daerah yang juga berstatus zona merah.

“Saya juga sudah sampaikan ke Pak Husein, seharusnya ini bukan hanya kebijakan satu kabupaten tapi Banyumas Raya, harusnya kordinasi dengan bupati tetangga,” ujarnya.

Celah lain, lanjut Yudhi, adalah masa berlaku hasil tes cepat antigen yang dinilai masih terlalu lama, yakni tiga hari.

“Misal saya dari Purwokerto mau ke Purbalingga bawa hasil rapid nih, terus di Purbalingga saya tertular, waktu pulang ke Purwokerto saya bisa jadi bawa virus. Idealnya memang (hasil rapid, red) bersifat realtime,” terangnya.

Meski demikian, dia menilai langkah yang diambil oleh Bupati Banyumas, Ir Achmad Husein sudah tepat. Sisa waktu PPKM yang kurang dari seminggu ini, kata dia, harus dapat dimaksimalkan untuk mendisiplinkan masyarakat.

Yudhi yang merupakan tim ahli kabupaten ini juga mengungkapkan, selama satu pekan pelaksanaan PPKM, tidak ada perubahan signifikan dalam perilaku masyarakat. Padahal esensi dari PPKM, menurut dia, adalah membatasi mobilitas dan kegiatan penduduk.

“Contoh kemarin hari Sabtu, saya amati di jalan itu ramai dan kebanyakan kok Plat B (luar kota, red),” katanya.

Sesuai standar indeks dari Kementerian Kesehatan, batas tertinggi harga Rapid Test Antigen di wilayah Jawa adalah Rp 250.000.

“Ini kan untuk melindungi warga masyarakat Banyumas juga, jadi tidak ada salahnya menunjukkan hasil rapid test antigen,” pungkasnya. (Iqbal Fahmi)

Pos terkait