PURWOKERTO, hestek.id – Sudah satu tahun lebih, Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Namun, hingga kini pandemi belum juga kunjung usai. Kondisinya tak berbeda dengan penyakit berbahaya lain yang sejak lama menjangkit di Tanah Air, korupsi.
Pemerintah telah menyalurkan vaksin ke masyarakat, sebagai upaya memerangi Covid-19. Lalu, bagaimana untuk korupsi? Butuh vaksin seperti apa untuk bisa menghilangkan penyakit menahun ini.
Keresahan ini coba dibawa hestek.id ke dalam sebuah acara diskusi bertajuk Mencari Vaksin Pandemi Korupsi yang digelar di Hotel Aston Purwokerto, Kamis (8/4/2021).
“Ini adalah upaya mengangkat kesadaran masyarakat, untuk bersama-sama melawan segala tindakan korupsi. Dalam forum ini, kita mencoba mencari cara bagaimana menemukan vaksin untuk korupsi yang sudah jadi pandemi,” kata Pemimpin Redaksi hestek.id, Topan Pramukti.
Hadir sebagai narasumber Wuryono Prakoso selaku Fungsional Utama Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Wiyono, kemudian Kajari Purwokerto Sunarwan SH MH, Wakasat Reskrim Polresta Banyumas, AKP Beny Timor Prasetyo SH MH.
Dibawakan Guru Besar Fakultas Hukum Unsoed, Prof Hibnu Nugroho SH MH, diskusi mendapat perhatian dari sejumlah tokoh masyarakat Banyumas yang ikut hadir.
Topan mengatakan, korupsi sama halnya dengan Covid-19 adalah pandemi yang sudah mewabah dan membuat masyarakat jenuh karena belum ada formula yang tepat untuk membereskannya.
“Sama seperti Corona, korupsi juga menjadi pandemi. Sudah mewabah di Indonesia. Disosialisasi sampai pendidikan tingkat dini rasanya percuma saja. Masalah bukan di sana, tetapi masyarakat sudah nggak peduli sama korupsi. Mereka memilih buta dan tuli,” katanya.
Menurutnya, penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk koruptor tidak menjadi jaminan solusi. Hukuman tidak membuat para pelaku jera dan mengulangi perbuatannya.
Reputasi buruk sebagai tukang korup, juga begitu mudah luntur. Untuk memperbaiki nama, kata dia, dari pernyataan mantan napi koruptor dikatakan tidaklah sulit.
“Budaya mudah memaafkan masih melekat di masyarakat, sehingga kejahatan yang dilakukan koruptor bisa segera terlupakan. Setelah keluar dari penjara, para mantan napi ini masih bisa leluasa bermain kembali untuk menggerogoti uang negara,” katanya.
Sehingga perlu dikuatkan kembali kesadaran masyarakat untuk melawan tindakan korupsi yang merugikan jutaan jiwa. Sama seperti pandemi Covid ini.
Sementara itu Prof Hibnu mengatakan, indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia tahun ini cenderung turun, dari sebelumnya 37 menjadi 40. Hal ini menjadi keprihatinan dan kepedulian bersama.
“Kita berikan apresiasi kepada hestek dengan diskusi ini, sehingga diharapkan korupsi di tanah air dan di Banyumas khususnya tidak ada lagi,” katanya. (Anas Masruri)
