Muncul Tiga Kontestan di Bursa Calon Ketua Golkar, Tapi Pilihane Mbuh Kapan

  • Whatsapp
ilustrasi

PURWOKERTO, hestek.id – Desember sudah hampir habis, tahun baru sudah di depan mata. Namun, sampai saat ini, rencana musyawarah daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 2 Partai Golkar Banyumas tak kunjung terlihat.

Ketua DPD II Partai Golkar Banyumas, Supangkat  pun mengonfirmasi kebenaran kabar ini.

Bacaan Lainnya

Pun demikian, sejauh ini bursa pencalonan ketua DPD II Partai Golkar Banyumas sudah memunculkan tiga nama kontestan.

Antara lain, Supangkat yang saat ini berstatus petahana, Arief Dwi Kusumawardana yang menempati posisi sekretaris, dan Dodet Suryandaru yang menduduki posisi bendahara DPD II Partai Golkar.

Ketiga politisi yang sama-sama duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas ini mengaku memiliki hasrat untuk maju. Supangkat yang sudah memimpin Golkar selama dua periode mengakui hal ini.

“Kita ingin pengurus terbaik yang duduk di kursi ketua,” ujar dia.

Sementara Dodet dan Arief pun mengaku siap berproses dalam kontestasi untuk memimpin parpol kuning tersebut.

Menyoal jadwal Musda, Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Banyumas, Edi Sarwono  mengatakan, sampai saat ini belum ada kepastian soal waktu pemilihan ketua DPD II Partai Golkar.

“Belum ada,” kata Edi saat dihubungi hestek.id lewat pesan singkat.

Menurutnya, kegalauan pengurus harian Partai Beringin ini sudah membuncah. Sebab, waktu penyelenggaraan musda praktis tinggal 9 hari.

Hal ini tentu memicu langkah agresif sejumlah elit untuk mengusulkan pembentukan Panitia Alternatif Musda X DPD II Partai Golkar Banyumas.

Para pengurus harian ini mengklaim sudah bersurat dengan DPD I Partai Golkar terkait upaya membentuk panitia alternatif tersebut.

Panitia alternatif ini diharap mampu menyelenggarakan musda dalam waktu yang dekat. Dengan demikian, tampuk kepemimpinan DPD II Partai Golkar Banyumas tidak harus diisi oleh pelaksana tugas (plt).

Pemilihan pengurus plt ini, lanjut Edi harus dihindari. Sebab, ada kemungkinan plt akan menghambat jalannya kinerja partai karena memiliki kewenangan yang terbatas. (topan pramukti)

Tak Ada Istilah Panitia Alternatif

Pembentukan panitia alternatif untuk pelaksanaan musda DPD II Partai Golkar disebut tidak bisa dilakukan dengan mudah. Hal ini disampaikan Sekretaris DPD II Partai Golkar Banyumas, Arief Dwi Kusumawardana.

Menurutnya, satu-satunya panitia yang berhak menyelenggarakan musda Golkar adalah panitia resmi. Sebab, dalam regulasi yang dia pahami, tidak  dikenal panitia alternatif.

“Yang namanya panitia itu kan dapat SK dari ketua dan sekretaris. Nah, kalau yang alternatif ini tidak dapat SK ya tidak boleh melaksanakan musda,” ujar Pangky singkat.

Pernyataan Pangky langsung menjawab keinginan sejumlah pengurus partai yang menginginkan pembentukan panitia alternatif.

Pembentukan ini didasari oleh keinginan pengurus agar DPD II Partai Golkar Banyumas segera menggelar musda untuk menentukan nakhoda baru partai beringin itu.(topan pramukti)

Manuver Politik Incumbent

Jadwal musda yang sampai saat ini belum terlihat memunculkan sejumlah rumor. Satu di antaranya adalah bahwa sang incumbent sengaja menunda-nunda pelaksanaan musyawarah daerah yang seharusnya rampung sejak Agustus lalu.

Penundaan ini dikaitkan dengan upaya mengumpulkan dukungan dari struktur partai.

Namun, rumor ini langsung dibantah oleh Supangkat. Menurutnya, meski sesuai perintah DPP proses musda seharusnya rampung Agustus lalu, namun, lantaran alas an Pilkada dan pandemi Covid 19, tenggat waktu pelaksanaan musda diundur.

“Jadi limitnya tanggal 31 Desember,” ujar Pangkat.

Soal tudingan maneuver politik, lanjut Pangkat, tidaklah beralasan. Sebab, ia menegaskan, sampai saat ini, kondisi Banyumas dalam peta persebaran Covid 19 masih termasuk daerah yang berbahaya.

Sehingga pelaksanaan musda yang akan mengumpulkan banyak orang bukanlah sebuah pilihan yang bijak.

Ia juga menegaskan, ada belasan kabupaten/kota di Jawa Tengah yang saat ini belum menyelenggarakan musda.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Banyumas, Edi Sarwono menegaskan, manuver politik yang dilakukan oleh seorang politisi merupakan hal yang wajar.

“Ya sangat wajar lah, politisi melakukan manuver politik,” ujar dia.

Namun, lanjut Edi, seharusnya manuver yang dilakukan tidak berimbas buruk bagi partai.

“Prioritasnya harus tetap partai, jangan menghambat jalannya roda proses partai,” kata Edi.

Sekretaris DPD II Partai Golkar Banyumas, Arief Dwi Kusumawardana memiliki pandangan lain dengan Edi. Menurutnya, apa yang terjadi saat ini masih terbilang normal.

“Kita kan koordinasi dengan semua elemen. Dan mundurnya jadwal musda ini murni berkaitan dengan kondisi Banyumas (Covid 19, red) yang sedang tidak menentu,” ujar dia.

Menurutnya, yang bisa dilakukan oleh DPD II saat ini adalah menunggu.

“Kita masih punya waktu, semoga pas dan tidak melewati tanggal yang sudah ditetapkan,” kata dia lagi.(topan pramukti)

Pos terkait