PC PMII Kebumen Menanti Kepastian Hukum Dugaan Sunatan Bansos RTLH

  • Whatsapp
Koordinator Biro Advokasi dan Kebijakan Publik PC PMII Kebumen, Ombi Ramdhan.

KEBUMEN, hestek.id – Koordinator Biro Advokasi dan Kebijakan Publik PC PMII Kebumen, Ombi Ramdhan meminta ada kepastian hukum soal dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kebumen tahun 2019.

“Informasinya memang ada pengakuan dari KPM (Keluarga Penerima Manfaat, red) yang dipangkas. Mestinya kan nanti ada yang dinyatakan bersalah dan tidak bersalah. Siapa korban atau yang merasa dirugikan ini harus jelas,” tegasnya saat ditemui, Senin (11/1/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut dia, tidak dapat dibenarkan jika ada petugas atau oknum meminta atau menerima gratifikasi berkenaan saat proses penyaluran bansos yang notabene dibutuhkan masyarakat.

“Dengan dalih apapun itu tidak dibenarkan. Kasihanlah lagi susah ditambah ada potongan-potongan,” jelasnya.

Penantian status hukum, kata Ombi, sangat ditunggu masyarakat agar tidak menjadi bola liar. Mengingat dugaan Bansos Kementerian Sosial ini tampak begitu massif yang menimpa ratusan KPM di empat kecamatan di Kebumen.

“Biar masyarakat tidak resah dan gelisah. Ini menyangkut sekian banyak orang yang terdata sebagai penerima manfaat dari pemerintah,” terang dia.

Ia pun menaruh harapan lebih kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam lingkaran dugaan sunatan Bansos RTLH.

“Masyarakat tentunya menunggu ending dari cerita ini, jangan sampai mandek di tengah jalan. Kita serahkan semua proses hukum ke petugas yang berwenang,” jelasnya.

Hikmah dari polemik ini, lanjut Ombi, dapat mengedukasi masyarakat agar mengerti tentang antara hak dan kewajiban, khusunya bagi KPM yang menerima Bansos berbentuk apapun dari pemerintah.

“Sadar tidak sadar, kita dapat mengambil pelajaran bahwa masyarakat jadi tahu tentang aturan dalam hal ini bansos,” ucapnya. (hafied)

Pos terkait