Pemkab Banyumas Gandeng Dua Kejari Urusi Permasalahan Hukum

  • Whatsapp
Bupati Banyumas Ir Acmad Husein menandatangani MoU bersama Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Sunarwan SH MH dan Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas Dra Soimah SH MH. HESTEK.ID/istimewa

PURWOKERTO, hestek.id – Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Banyumas menandatangani memorandum of understanding (MoU) tentang bantuan pelayanan dan penegakan hukum khususnya bidang perdata dan tata usaha negara, di Ruang Joko Kahiman Kompleks Pendopo Sipanji Purwokerto, kemarin.

Penandatangan dilakukan oleh Bupati Banyumas Ir Acmad Husein bersama Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Sunarwan SH MH dan Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas Dra Soimah SH MH.

Bupati Banyumas, Achmad Husein mengatakan, kejaksaan adalah jaksa pengacara negara khususnya dalam bidang ketata-usahaan negara dan bidang hukum perdata. Selama ini Pemkab selalu meminta legal opinian dalam menghadapi permasalahan ketatausahaan negara dan pendampingan dalam bidang perkara perdata lainya.

“Kami sering minta pendampingan legal opinial agar tidak tersesat di jalan,” kata Bupati


Cari Informasi Viral Di Kolom Pencarian

MoU tersebut merupakan bentuk sinergi antara lembaga eksekutif dan yudikatif dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Lewat sinergi tersebut supaya Pemkab Banyumas, bekerja sesuai perundang-undangan, tidak ada permasalahan di kemudian hari.

Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, Sunarwan SH MH mengatakan, kejaksaan sebagai bagian dari lembaga pemerintahan, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negera berkomitmen tinggi untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya. MOU dengan Pemkab Banyumas khususnya dalam penyelesaian hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

“Jadi kami selaku jaksa pengacara negara itu mempunyai bidang tugas, 3 diantaranya bisa dikerjasamakan dengan pihak Pemda yaitu di bidang perdata dan tata usaha negara antara lain meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain,” katanya

Permasalahan hukum tentang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Pemda bisa diselesaikan atau bisa dimintakan bantuan hukum kepada kejaksaan.

“Bantuan hukum atau pertimbangan hukum bentuknya bisa pendampingan hukum, legal opinian atau pendapat hukum,” pungkasnya. (anas masruri)

Pos terkait