Pemkabnya Galau, Sengketa Kebondalemnya Tak Kunjung Rampung

  • Whatsapp
Kajari Purwokerto, Sunarwan memberikan paparan terkait penanganan sengket Kebondalem. HESTEK.ID/topan pramukti

PURWOKERTO, hestek.id – Karut marut Kebondalem mendapatkan sorotan publik dalam diskusi panel ‘Mencari Vaksin Pandemi Korupsi’ yang digelar hestek.id, kemarin. Dari perbincangan yang dibuka Ketua Umum LSM Pijar, Suherman ini, terkuak satu hal yang membuat penanganan berjalan lambat. Adalah kegalauan Pemkab Banyumas yang saat ini menjadi persoalan utama.

Kepala Kejari Purwokerto, Sunarwan memberikan penjelasan terkait hal ini. Menurutnya, secara keperdataan, semua proses yang dijalankan masing-masing pihak sudah benar.

Bacaan Lainnya

“Kalau secara keperdataan sudah benar semua, pembayaran denda, eksekusi, sampai proses mediasi semuanya sudah beres dan sesuai prosedur,” kata dia di hadapan peserta diskusi.

Ia berkisah, tahun 2016 lalu, terjadi sebuah mediasi yang meringankan beban Pemkab. Yakni, saat PT GCG dan Pemkab Banyumas bersepakat terkait pembayaran denda dan dwangsom. Intinya, dari total RP 49 M, pemkab cukup bayar denda sekitar Rp 20,5 M.

Namun, ada persoalan baru terkait temuan BPK, yakni terkait perjanjian tahun 1980 dan 1982 yang aspek utamanya adalah wilayah yang menjadi sengketa. Dari dasar tersebut lah, Pemkab Banyumas kembali melayangkan gugatan ulang.

Narwan menambahkan, meski gugatan berjalan, proses mediasi juga masih berlangsung. Dari proses tersebut Pemkab dan PT GCG sebenarnya sudah mencapai kesepakatan saat bicara soal keperdataan. Namun, saat ini pemerintah belum berani mengambil kebijakan karena masih sedikit galau.

“Sekarang ini tinggal Pemkab yang belum berani melangkah. Tinggal Pemda yang galau,” ujar Narwan.

Menurutnya, kegalauan ini muncul karena ada beberapa elemen masyarakat yang menyampaikan pendapat mereka. Yakni, terkait dengan potensi adanya kemungkinan pelanggaran hukum.

“Pemda galau takut disalahkan lagi,” ujar dia.

Narwan menegaskan, jika Pemkab terus tidak berani melangkah, maka penyelesaian sengketa Kebondalem ini akan terus tertunda.

“Jadi, kami mohon doa dan dukungan publik. Ini kalau gugatan Pemda menang, maka akan ada gugatan lagi, kalau kalah juga akan ada proses hukum lagi, jadi penanganannya makin panjang,” ujar dia.


Cari Informasi Viral Di Kolom Pencarian

Menurutnya, dalam proses penanganan sengketa keperdaataan, yang terpenting adalah kesepakatan antara person to person yang bersengketa.(topan pramukti)

 

Pos terkait