Pengelola Perhotelan: Pemerintah Bikin Kebijakan Kayak Lagu Afgan, Sadis

  • Whatsapp
Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

PURWOKERTO,hestek.id – Berbagai kebijakan pemerintah untuk ‘berdamai’ dengan Covid-19 yang hampir setahun menjadi musuh bersama, dinilai plinplan dan terkesan semaunya.

Sales Manager Meotel Purwokerto, Mariana Rahayu Ningrum menilai, berbagai kebijakan pemerintah yang berusaha menyeimbangkan dampak ekonomi dan faktor kesehatan ini, sangat mempengaruhi kondisi usaha perhotelan.

Bacaan Lainnya

Buka-tutup kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat misalnya, membuat para pelaku perhotelan bingung merencanakan kegiatan bisnisnya.

“Menurut saya kebijakan terkait penanganan Covid-19, seperti mendadak. Kami yang sudah melakukan budgeting untuk satu tahun ke depan, jadi terombang-ambing,” katanya kepada hestek.id, Rabu (20/1/2021) malam.

Ia mencontohkan, pada awal tahun ini Pemkab Banyumas memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kebijakan yang seperti lagu Afgan itu, mengakibatkan tingkat okupansi perhotelan turun drastis.

“Sadis pak, dunia perhotelan benar-benar terdampak akibat PPKM ini. Tingkat okupansi menurun sampai di bawah 20 persen sejak Januari. Benar-benar drop,” katanya.

Jasa perhotelan di Purwokerto, sangat bergantung reservasi masyarakat dari luar Banyumas. Dengan adanya PPKM, Purwokerto sebagai kota singgah menjadi lebih sepi dari biasanya.

“Dengan adanya pembatasan masuk Banyumas, orang mau ke sini bagaimana? Sedangkan yang bekerja di perhotelan, revenue berasal dari tamu. Sementara sebagian besar tamu, berasal dari kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Jogja,” katanya.

Adanya pembatasan masyarakat, juga membuat acara yang biasanya diadakan di meeting room hotel tidak bisa dilaksanakan.

Turunnya pendapatan perhotelan, harus diselaraskan dengan memberikan kemudahan bagi pelaku perhotelan.

“Harusnya ada keringanan pajak hotel dan resto dari Pemkab Banyumas,” ujarnya.

Ia mengaku, pajak hotel dan resto sempat ada relaksasi pada pertengahan 2019 lalu. Tapi sejak Desember 2019 hingga Januari ini, Pemkab Banyumas kembali menarik pajak.

“Kita berharap pemerintah bisa mempertimbangkan untuk memberi kebijakan yang bisa mengakomodir para pelaku jasa perhotelan,” katanya. (Anas Masruri)

Pos terkait