PKL Alun-alun Kebumen: Masa Buka Jam 5 Sore Harus Tutup Jam 7 Malam

  • Whatsapp
Gerobak PKL yang berjualan di kawasan Alun-Alun Kebumen, Sabtu (9/1/2021).

KEBUMEN, hestek.id – Salah satu pihak yang akan menelan pil pahit dari kebijakan pembatasan jam malam dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarat (PPKM) oleh Pemkab Kebumen adalah para pedagang kaki lima (PKL).

Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun Kebumen, Muhajir mengaku kebijakan yang akan berlaku sejak 11 hingga 25 Januari 2020 tersebut akan mempersulit para pedagang dalam mencari nafkah.

“Sangat terpukul dengar info ada batasan jualan sampai jam 7 malam,” katanya, melalui sambungan telefon, Sabtu (9/1/2020).

Meski begitu, pihaknya bersama 223 PKL lain yang menggantungkan nafkah di seputar alun-alun akan tetap mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

“Kalau sudah ada aturan dari bupati ya kita manut. Semua tujuannya kan biar Covid-19 ini segera berlalu dan kita bisa hidup seperti sebelumnya,” jelas Muhajir.

Ia memprediksi, selama kebijakan tersebut diterapkan, sudah dapat terbayang penurunan penghasilan yang akan ditanggung para pedagang. Khususnya bagi sebagian pedagang yang biasa menggelar lapak dagangan pada sore hingga malam hari.

“Kasihan pedagang yang jualan malam, contohnya nasi goreng, sate, mainan anak dan warung kopi. Bisa-bisa penjualan turun 50 persen,” keluhnya.

Disinggung kompensasi adanya kebijakan tersebut, Muhajir tidak berharap banyak dari pemerintah. Hanya saja ia meminta agar durasi pemberlakuan jam malam agar lebih diperpanjang.

“Masa buka jam 5 sore harus tutup jam 7 malam. Ibaratnya tenda baru berdiri sudah diturunkan lagi. Kalau bisa ya sampai jam 9 malam gitu,” pintanya.

Gerobak PKL yang berjualan di kawasan Alun-Alun Kebumen, Sabtu (9/1/2021).

Paguyuban tidak pernah diajak rembug

Munculnya kebijakan baru tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemkab Kebumen. Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-Alun Kebumen mengaku sejauh ini belum pernah diajak musyawarah untuk mensikapi rencana tersebut.

“Boro-boro diajak rembug atau sekedar ngobrol gitu. Ini surat aja tidak pernah saya terima,” ungkap Muhajir.

Menurutnya, dalam beberapa kesempatan, dinas terkait tidak melibatkan paguyuban untuk mengambil sebuah kebijakan yang bersinggungan langsung kepada para pedagang.

“Libur tahun baru kemarin juga tidak diajak bicara. Ngerti ada surat ya di WA grup, baru di share ke anggota. Kalau dari awal rembugan kan enak penyampaiannya,” pungkas dia. (Hafied)

Pos terkait