Rektor UMP : Korupsi Bisa Picu Kemarahan Rakyat

  • Whatsapp
Rektor UMP, Dr Anjar Nugroho.

PURWOKERTO, HESTEK.ID-Penangkapan dua menteri Kabinet Indonesia Maju dalam jangka waktu yangrelatif singkat dinilai bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk. Hal ini disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Dr Anjar Nugroho.


Cari Informasi Viral Di Kolom Pencarian

Sembari mengaku prihatin, ia menyebut perilaku koruptif pejabat tinggi negara bisa memunculkan amarah rakyat. “Pejabat seharusnya menyadari potensi besar kemarahan rakyat dalam situasi resesi begini,” kata Anjar.

Bacaan Lainnya

Dalam situasi normal saja, lanjut Anjar, rakyat sudah marah terhadap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri. Apalagi dalam situasi sekarang ini, perasaan rakyat makin sensitif sehingga pasti mendukung hukuman maksimal bagi pelakunya, yaitu hukuman mati.

Anjar mengingatkan Ketua KPK Firli Bahuri pernah berjanji akan mempergunakan hukuman maksimal bagi pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan dana bantuan sosial, termasuk dana bansos Covid 19. Hukuman maksimal ini merujuk ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan dibolehkannya hukuman mati bagi koruptor karena keadaan tertentu. Situasi sekarang ini dapat dikelompokan dalam situasai keadaan tertentu.

Penangkapan ini sebaiknya menjadi perhatian semua pejabat pemerintahan, mulai dari menteri hingga kepala daerah, agar memiliki sense of crisis dalam situasi resesi perekonomian ini.

“Hanya selisih dua pekan, dua menteri ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dimana sense of crisis mereka yang justru mempertontonkan perilaku koruptif,” kata Anjar.

Aksi operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap dua menteri Kabinet Indonesia Maju melukai perasaan rakyat Indonesia yang sedang menghadapi kesulitan hidup karena dampak dari pandemi Covid-19. Merujuk data BPS, kata Anjar, pandemi menyebabkan penduduk miskin menjadi 26,42 juta orang atau bertambah 1,63 juta orang per September 2020. Dana yang seharusnya mengalir kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan primer sebagai upaya menyambung hidup justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. (top)

Pos terkait