Tidak Kunjung Dibayar, Kontraktor Pembangunan Obyek Wisata Tuntut Ganti Rugi Rp 2.3 M

  • Whatsapp
Kuasa Hukum CV Setya Jaya Mandiri, Mas Marsay Mualim SSos SH menggugat Kades Cirahab di PN Purwokerto.

BANYUMAS, HESTEK.ID-Kasus tuntutan CV Setya Jaya Mandiri kepada kepala Desa Cirahab di Kecamatan Lumbir, terus bergulir. Langkah hukum ditempuh CV Setya Jaya Mandiri, lantaran pihak desa belum juga menyelesaikan pembayaran proyek pembangunan di obyek wisata Gunung Batur dan Curug Penganten.

Kedua proyek tersebut, mulai dikerjakan CV Setya Jaya Mandiri sejak November 2019 dan secara keseluruhan dirampungkan Maret 2020 lalu.

Bacaan Lainnya

Pemilik CV Setya Jaya Mandiri, Setya Bagus Nugroho bilang, pihak desa waktu itu minta pengerjaan di Gunung Batur dipercepat karena akhir tahun 2019 mau diresmikan oleh wakil bupati. Kemudian Setya melanjutkan pengerjaan Curug Penganten, hingga kelar pada Maret 2020.


Cari Informasi Viral Di Kolom Pencarian

“Serah terima April, saat itu kepala desa bilang dana turun. Tapi waktu tagihan masuk, desa mengelak dengan alasan dananya sedang digunakan untuk penanganan Covid-19,” ujarnya.

Kuasa Hukum CV Setya Jaya Mandiri, Mas Marsay Mualim SSos SH dari Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari) menyampaikan, setelah proyek selesai kliennya mengajukan pembayaran tetapi dana itu tidak turun.

“Alasannya dana desa diperuntukkan untuk Covid-19. Padahal, dana Covid-19 itu kan ada sendiri. Klien kami malah disuruh membuat proposal lagi,” ujar Marsay.

Langkah hukum terpaksa ditempuh, karena keputusan kepala desa dianggap tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai Undang-undang bupati nomor 76 tahun 2017.

Nilai proyek yang seharusnya dibayarkan pihak desa kepada CV Setya Jaya Mandiri, sekitar Rp 460 juta. Karena perhitungan kerugian serta adanya keterlambatan pembayaran proyek, CV Setya Jaya Mandiri menuntut biaya ganti rugi Rp 2,38 miliar.

Dursan, Kepala Desa Cirahab, mengakui adanya proyek pengerjaan desa wisata pada 2019 lalu. Pengembangan Desa Wisata, sudah masuk dalam anggaran RPJMDes Tahun 2020.

“Karena pandemi, pencairan tertunda dan diprioritaskan untuk Covid-19 dulu,” ujar Dursan. (son)

Pos terkait