DPRD Kebumen Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Bansos RTLH

  • Whatsapp
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen, Suprijanto alias Dodi.

KEBUMEN, hestek.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen menyoroti perkembangan penyidikan kasus dugaan sunatan Bantuan Sosial (Bansos) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Anggota Komisi B DPRD Kebumen, Suprijanto meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan rasuah yang terjadi tahun 2019 tersebut.

Bacaan Lainnya

“Kalau sudah bersinggungan langsung dan terbukti merugikan masyarakat, ini jelas tidak bisa dibiarkan. Harus selesai sampai akarnya,” kata dia, Sabtu (30/1/2021).

Suprijanto atau akrab disapa Dodi ini mengaku prihatin. Masih saja ada oknum yang tega mengambil keuntungan dari rakyat miskin.

“Bagaimana mungkin rangking kemiskinan Kebumen akan naik di tingkat provinisi, kalau program pengentasan kemiskinan sudah carut marut, bahkan dimanfaatkan segelintir orang,” ujarnya.

Dodi menegaskan, butuh keseriusan aparat kepolisian dalam menangani kasus dugaan sunatan Bansos. Jangan sampai ada main mata atau tebang pilih dalam proses penyidikan.

“Nah sekarang tinggal kita tunggu aparat kinerjanya seperti apa. Harus ada kepastian hukum,” terang Dodi yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kebumen.

Dodi menambahkan, Komisi B DPRD Kebumen yang membidangi perekonomian dan kesejahteraan rakyat berkomitmen untuk mengawal proses penegakan hukum atas dugaan sunatan bansos yang saat ini tengah ditangani Polres Kebumen.

“Kita akan menunggu ending dari kemelut yang menyangkut hajat orang banyak. Jangan sampai kasus ini mandeg tanpa ada kepastian hukum,” jelasnya.

Ia juga meminta, agar polisi bersikap profesional dan transparansi dalam mengusut kasus yang terjadi di empat kecamatan tersebut. Sehingga tidak menjadi bola liar ditengah masyarakat.

“Profesionalisme dipertaruhkan, ini untuk menghindari kecurigaan bahwa polisi memang obyektif dalam menangani kasus,” ucap Dodi.

Seperti diwartakan sebelumnya, muncul dugaan penyelewengan dana ratusan unit Bansos RTLH yang merupakan program Kementerian Sosial oleh sejumlah oknum. Dari informasi yang dihimpun, bantuan yang disunat sebanyak 120 unit RTLH dengan perkiraan Rp 4-5 juta setiap unit. (M Hafied)

Pos terkait