Semalam , 7 Pelanggar PPKM Darurat Purbalingga Disidang

  • Whatsapp
FOTO/HESTEK/VR

PURBALINGGA, hestek.id – Persidangan tindak pidana ringan (tipiring) dari operasi yustisi untuk pelanggaran PPKM Darurat digelar di Kabupaten Purbalingga tadi malam. Sidang yang dilakukan mulai pukul 21.00 sampai 23.30 WIB itu memvonis tujuh orang Pelanggar.

“Malam ini kita laksanakan persidangan dari operasi yustisi dari siang dan malam hari, ada tujuh orang pelanggar PPKM Darurat di Purbalingga disidang tadi,” kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Purbalingga, Indra Gunawan, kepada wartawan, Kamis dini hari (8/7/2021)


Cari Informasi Viral Di Kolom Pencarian

Indra mengatakan, hukuman yang dijatuhkan didasarkan pada Perda No 16 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit dan Surat Edaran Bupati nomor 300/12813 yang didalamnya mengatur jam buka usaha warung, cafe, lapak tenda maksimal sampai pukul 21.00 WIB.

“Vonis denda yang dikenakan tadi bervariasi ada yang 300ribu, 250ribu dan ada yang 50ribu dengan berbagai macam pasal yang disangkakan,” katanya

Pihaknya menjelaskan, selain dari tujuh orang yang disidangkan kemarin Satgas COVID-19 Kabupaten Purbalingga menemukan belasan pelanggar. Namun, tahapan yang diterapkan sidang akan dilakukan kepada pelanggar yang melakukan kesalahan berulang.

“Kita selaku perwakilan Pemerintah Daerah Purbalingga menyampaikan bagi masyarakat yang ingin berjualan silahkan, tapi ada batasannya yaitu dilarang makan ditempat dan jam buka tidak melebihi pukul 21.00 WIB lebih dari itu harus ditutup untuk menghindari kerumunan,” ujarnya

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Purbalingga, Suroto, menyampaikan, langkah itu merupakan wujud kesungguhan untuk menegakan protokol kesehatan sebagai budaya masyarakat. Tujuannya agar COVID-19 di Kabupaten Purbalingga dapat segera ditekan.

“Satu-satunya cara untuk menekan pertumbuhan Adalah dengan menepati menjalankan protokol kesehatan,” tegasnya

Mengenai penerapan denda yang dinilai akan memberatkan masyarakat kecil seperti pengusaha angkringan dan warung tenda, pihaknya memberikan alasan.

“Pemerintah daerah tidak menghendaki uang denda karena itu relatif kecil tapi bagaimana itu menjadi alat paksa untuk menaati regulasi yang berlaku terlebih dimasa PPKM darurat,” tambahnya

Menurutnya cara ini dilakukan agar implementasi protokol kesehatan dapat dilakukan. Karena menurutnya dengan kepatuhan bersama Purbalinga akan segera terbebas dari Pandemi virus corona.

“Target kita munculnya kepatuhan, dan cara ini kita pandang paling efektif,” tutupnya.(VR)

Pos terkait